Perisaikaltim.com, Samarinda, 23 Januari 2024 – Hasanuddin Mas’ud, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, turut menghadiri acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, Dr. Felix Joni Darjoko, Ak, M.EcDev, CIA, CFE, CGCAE, yang dilakukan oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Kaltim Akmal Malik.
Acara tersebut, yang berlangsung di ruang Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, bertujuan untuk melantik dan memberikan mandat kepada Kepala BPKP yang baru, menggantikan pejabat sebelumnya, Hasoloan Manalu, yang dilantik sebagai Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah.
Hadiri dalam acara tersebut, antara lain, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, Wakil Wali Kota Bontang Najirah, Sekdakot Balikpapan Muhaimin, Sekdakab Paser Katsul Wijaya, Sekdakab Kutai Kartanegara, serta para Kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim dan kepala instansi vertikal di Kaltim.
Hasanuddin Mas’ud menyatakan pentingnya koordinasi dan sinergi antara DPRD Kaltim dengan BPKP Kaltim. Ia berharap agar masalah keuangan dan pembangunan dapat diatasi dengan lebih terarah melalui kerja sama yang baik.
“Saya menginginkan bahwa DPRD juga bisa bersinergilah, agar masalah keuangan dan pembangunan ini terarah,” ujar Hasanuddin Mas’ud, wakil rakyat dari partai Golkar. “Jadi mungkin kedepan, kita akan kunjunganlah kesana, dari komisi yang membidangi paling tidak ya,” tambahnya.
Selain itu, Hasanuddin Mas’ud juga berharap agar kepala perwakilan BPKP yang baru dilantik dapat berkomunikasi dengan baik dengan lembaga DPRD Kaltim. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik, terutama dengan Komisi II yang membidangi hal tersebut.
Pj. Gubernur Akmal Malik, dalam sambutannya, menyatakan penghargaan terhadap peran BPKP Kaltim dalam pendampingan Pemprov Kaltim. Ia menyoroti kefleksibelan BPKP dalam memberikan masukan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam evaluasi dan pengawasan, termasuk peningkatan kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pengawasan program penggunaan produk dalam negeri.
“Kami senang, BPKP sangat fleksibel menyampaikan masukan dan langkah yang harus dilakukan jika ada isu-isu terbaru,” kata Akmal Malik. (adv)
