Perisaikaltim.com, SAMARINDA – Pergantian kepemimpinan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menandai fase baru dalam pengawasan keuangan dan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan Hasoloan Manalu yang digantikan oleh Felix Joni Darjoko, Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan harapannya agar terwujud sinergi yang lebih baik antara legislatif dan BPKP.
Salah satu langkah awal untuk mewujudkan sinergi ini adalah dengan melakukan kunjungan, yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara kedua lembaga tersebut. “Jadi mungkin kedepan, kita akan melakukan kunjungan dulu kesana, dari komisi yang membidangi paling tidak ya,” ungkap Hasanuddin Mas’ud pada Senin (22/1/2024) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, Samarinda.
Hasanuddin berharap kepemimpinan baru di BPKP Kaltim dapat memberikan arah yang terarah dan tepat dalam menangani setiap permasalahan keuangan dan pembangunan di Kalimantan Timur. Dengan demikian, diharapkan semua program dapat berjalan lancar tanpa kendala.
Ketua DPRD Kaltim juga menyampaikan harapannya agar kepala perwakilan BPKP yang baru, Felix Joni Darjoko, dapat menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD Kaltim. “Mudah-mudahan bisa berkoordinasi dengan baik, karena komunikasi kita selama ini saya kira masih kurang. Nah, mudah-mudahan dengan Pak Felix ini, koordinasi dengan lembaga DPRD lebih bagus lagi,” ujarnya.
Pj Gubernur Akmal Malik menyatakan bahwa kepemimpinan baru di BPKP Kaltim, yang kini dipimpin oleh Felix Joni Darjoko, akan memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan daerah. Langkah-langkah yang diharapkan termasuk peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dalam konteks ini, BPKP diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Financial Management Information System (FMIS). “BPKP punya peran vital dalam mendampingi dan membantu pemerintahan daerah,” ujar Akmal Malik.
Pj Gubernur juga menyoroti kerja sama antara BPKP Kaltim dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Kaltim. Ia mengapresiasi kontribusi BPKP karena telah melakukan pengawasan secara intern, dalam konteks keuangan maupun pembangunan daerah. “Pengawasan harus menjamin tepat sasaran tanpa toleransi terhadap penyelewangan anggaran,” tambahnya.
Dirjen Otda Kemendagri menekankan perlunya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan program dan pembangunan di Benua Etam bisa berjalan efektif. “Saya harap pembangunan bisa berjalan efektif ke depannya,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Iwan Taufiq Purwanto, mengatakan bahwa pergantian kepala perwakilan BPKP tidak mengurangi kerja sama yang telah terjalin. BPKP akan terus melakukan berbagai pengawasan intern dalam bentuk assurance dan konsultatif consulting pada stakeholders utama.
Selama ini, BPKP Kaltim telah menjalankan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) pada tahun 2023. “Tujuannya tidak lain untuk memberikan kontribusi dalam evaluasi perencanaan, penganggaran, infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan SDM. BPKP siap mengawal pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pengawas Intern Lintas Sektor,” paparnya. (adv)
