Menko PMK Muhadjir Effendy Pimpin Rakor Perdana di IKN, Bahas Pengembangan SDM dan Urbanisasi

perisaikaltim.com – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat koordinasi (rakor) perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rakor ini dihadiri oleh perwakilan kementerian teknis terkait serta Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur, Prof. Akmal Malik.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat lokal serta mengelola arus urbanisasi yang akan dibawa oleh kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Menko PMK Muhadjir Effendy menekankan pentingnya perhatian pada tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan SDM.

“Masalah ini sangat kompleks, melibatkan bukan hanya investasi dan infrastruktur, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan pengembangan SDM,” ujar Muhadjir dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (30/8/2024).

Menko Muhadjir menyoroti bahwa arus urbanisasi perlu diantisipasi untuk menjaga keseimbangan tata kelola IKN. Oleh karena itu, diperlukan rekayasa sosial yang tepat untuk mengelola dampak tersebut. Dalam konteks pembangunan kesehatan, prioritas akan diberikan pada pengembangan tenaga kesehatan lokal, sementara lembaga pendidikan harus mendukung kualitas pendidikan anak-anak daerah.

“Melihat pengalaman dari pembangunan ibukota di negara lain, penting untuk segera membentuk pemerintahan yang tidak hanya terbatas pada Otoritas IKN. Warga lokal, sebagai pemilik awal IKN, harus memiliki peran penting dan tidak kalah penting dibanding pendatang baru,” tambahnya.

Pembangunan IKN merupakan simbol komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan visi Presiden Jokowi untuk mengubah paradigma dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.

“Saya berkomitmen untuk memberikan perhatian maksimal pada IKN sesuai dengan arahan Presiden. Kami akan terus mengikuti pertemuan-pertemuan detail dan teknis untuk mendukung kemajuan IKN,” tegas Menko Muhadjir.

Dengan rakor ini, pemerintah berharap dapat memastikan integrasi yang harmonis antara masyarakat lokal dan pendatang baru di IKN, serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

 
12
Related posts