perisaikaltim.com – Sigit Wibowo, menyampaikan keprihatinannya terkait masalah pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Balikpapan. Menurut Sigit, keterbatasan lahan yang dialami Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendirikan sekolah baru telah menyebabkan banyak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus mencari sekolah di luar daerah atau beralih ke sekolah swasta. “Dari tahun ke tahun, ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di Balikpapan menjadi tantangan yang terus berulang,” ungkap Sigit saat ditemui di gedung DPRD Kaltim.
Ia menegaskan bahwa kondisi di Balikpapan ini sangat berbeda dengan kota lain, seperti Samarinda, di mana jumlah SMA dan SMK yang tersedia jauh lebih banyak, sehingga dapat menampung siswa lulusan SMP dengan lebih baik. “Di Samarinda, meskipun populasinya lebih besar, jumlah sekolah menengah mencukupi. Di Balikpapan, jumlah lulusan dari SD dan SMP tidak seimbang dengan kapasitas sekolah menengah yang ada,” jelasnya. Menurut Sigit, masalah ini perlu diatasi dengan segera agar setiap siswa di Balikpapan memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Salah satu langkah konkret yang diusulkan Sigit adalah mempercepat pembangunan SMK 7 di Balikpapan. Meski anggaran pembangunan sudah tersedia, proyek ini sempat tertunda karena kendala administrasi terkait penyerahan lahan dari pemerintah kota yang belum selesai. Kini, setelah proses penyerahan rampung, Sigit berharap pembangunan SMK 7 bisa segera dimulai tanpa hambatan lebih lanjut. “Kami ingin agar pembangunan SMK 7 segera diselesaikan agar siswa dapat terakomodasi dengan baik dan tidak harus mencari sekolah di luar daerah,” tegas Sigit.
Namun, Sigit mengakui bahwa tantangan ini tidak hanya berhenti di satu proyek. Ia menekankan pentingnya penambahan SMA di Balikpapan mengingat jumlah lulusan SMP yang semakin meningkat setiap tahun. “Dengan semakin bertambahnya jumlah siswa SMP, kebutuhan akan SMAN dan SMKN juga semakin mendesak. Sayangnya, membangun sekolah baru sangat terkendala oleh sulitnya mendapatkan tanah,” jelasnya.
Salah satu alternatif lokasi yang dinilai potensial untuk pembangunan sekolah baru adalah kawasan Puskib, yang kini merupakan aset pemerintah daerah. Namun, kawasan ini memerlukan kajian lebih lanjut mengenai status kepemilikan lahan dan konsep penggunaannya. Saat ini, Puskib dikelola oleh PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS), perusahaan daerah milik Pemprov Kaltim. “Kami perlu berdiskusi dengan PT KMBS untuk memastikan kemungkinan membangun sekolah di lokasi ini,” ujar Sigit.
Sigit juga menggarisbawahi bahwa persoalan sulitnya mendapatkan lahan untuk sekolah baru ini bukan hanya menjadi perhatian DPRD, melainkan juga telah diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Muhammad Kurniawan, dalam konferensi pers akhir tahun 2023. Menurut Kurniawan, “Kita kesulitan mendapatkan tanah untuk lokasi membangun sekolah baru di perkotaan. Jika pun ada anggaran, harga tanahnya sudah sangat mahal, jauh lebih tinggi dari taksiran appraisal.” Situasi ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai di Balikpapan.
Dengan mempertimbangkan berbagai kendala ini, Sigit berharap agar pemerintah daerah maupun pusat dapat bekerja sama mencari solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Balikpapan. Melalui sinergi dan dukungan dari semua pihak, Sigit optimis masalah keterbatasan fasilitas pendidikan dapat diatasi. “Kita harus memberikan perhatian serius terhadap potensi pendidikan di Balikpapan agar masa depan anak-anak kita lebih cerah,” tutup Sigit.(adv)
-udin
