Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud Tanggapi Tuduhan Pengurangan Anggaran Beasiswa untuk Proyek Tertentu

perisaikaltim.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menanggapi tuduhan mengenai pengurangan anggaran beasiswa demi kepentingan proyek tertentu, menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah tanpa dasar yang kuat.

“Proses penganggaran dalam pemerintahan dilakukan melalui mekanisme yang transparan. Tuduhan adanya keuntungan fisik sebesar 10 persen yang ditujukan kepada DPRD dan Pj Gubernur tidak benar,” tegas Hasanuddin. Politisi Partai Golkar yang berasal dari Dapil Kota Balikpapan ini menjelaskan bahwa peran eksekutif dan legislatif berbeda dalam hal penganggaran. Eksekutif memiliki rencana kerja sendiri, sementara DPRD bertugas mengawasi dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Program Beasiswa sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan, dan pengelolaan anggaran setelah disahkan berada di tangan eksekutif,” ungkapnya. Menanggapi isu aliran keuntungan 10 persen dari proyek aspirasi masyarakat atau Pokir, Hasanuddin menyarankan agar masyarakat mengonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah Kaltim.

“Jika memang ada dana tersebut, Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah pihak yang paling tepat untuk memberikan keterangan,” ujarnya. Hasanuddin menegaskan bahwa tuduhan tanpa dasar seperti ini dapat merusak kredibilitas lembaga pemerintah dan berpotensi memiliki konsekuensi hukum.

Hasanuddin mengajak masyarakat agar kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Proses penganggaran ini sangat transparan. Setelah disahkan, pengguna anggaran sepenuhnya berada di pihak eksekutif. Tuduhan legislatif terlibat dalam pengelolaan anggaran adalah asumsi yang keliru,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim selalu mendukung program yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk Pokir yang merupakan hasil reses anggota DPRD. “Pokir adalah aspirasi masyarakat yang kami tampung saat reses, dan pelaksanaannya ada di tangan eksekutif. Tuduhan bahwa kami terlibat dalam pelaksanaan anggaran adalah tidak benar,” tegas Hasanuddin.(adv)

-udin

Related posts