Hasanuddin Mas’ud Soroti Silpa Tinggi Kaltim, Dorong Optimalisasi Pengelolaan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

perisaikaltim.com – Calon Gubernur Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kekhawatirannya terkait pengelolaan keuangan daerah, terutama Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023. Ia menilai bahwa besarnya Silpa ini mencerminkan perencanaan anggaran yang kurang optimal dan pengelolaan keuangan daerah yang belum sepenuhnya efektif.

“Masalah Silpa ini harus segera diatasi. Jika jumlahnya besar, itu menunjukkan bahwa kita belum mampu mengelola keuangan dengan baik,” ujarnya saat berbicara kepada wartawan setelah mengikuti Debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024.

Hasanuddin menilai, tantangan besar dalam pengelolaan Silpa berasal dari kurangnya perencanaan yang matang dalam visi-misi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta rendahnya efektivitas kinerja beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, perbaikan dalam perencanaan dan eksekusi program sangat diperlukan untuk meminimalkan Silpa.

“Pemerintah harus lebih memaksimalkan kinerja SKPD agar anggaran dapat digunakan sepenuhnya sesuai rencana. Evaluasi kinerja ini sangat penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif,” tegasnya.

Ia menambahkan, perhatian masyarakat dan legislator terhadap Silpa ini adalah hal yang esensial. Hasanuddin berpendapat bahwa pengelolaan anggaran yang akuntabel dan perencanaan program yang matang akan memastikan bahwa setiap alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terealisasi sepenuhnya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin setiap program yang sudah dialokasikan anggarannya dalam APBD dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran,” lanjutnya. Hasanuddin berharap agar Gubernur Kaltim periode 2025-2030 bisa membuat langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan anggaran, sehingga anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat bukanlah hal yang sulit mengingat kekuatan fiskal Kaltim yang besar. Namun, tanpa pengelolaan yang tuntas dan komprehensif, harapan tersebut sulit terwujud,” pungkasnya.(adv)

-udin

Related posts