perisaikaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur dari Dapil Balikpapan, Sigit Wibowo, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi dalam upaya Pemerintah Provinsi untuk membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Balikpapan. Ketidakcukupan lahan untuk pembangunan sekolah baru menyebabkan banyak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak tertampung, sehingga mereka terpaksa memilih sekolah di luar daerah atau beralih ke sekolah swasta. “Setiap tahun, ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di Balikpapan menjadi tantangan yang terus berulang,” ujar Sigit saat ditemui di DPRD Kaltim pada Selasa (29/10/2024).
Sigit menyoroti perbandingan yang mencolok antara Balikpapan dan Samarinda dalam hal jumlah sekolah. “Samarinda, dengan jumlah penduduk yang lebih banyak, memiliki banyak sekolah yang mampu menampung lulusan SMP. Di Balikpapan, jumlah siswa lulus dari SD dan SMP tidak seimbang dengan daya tampung sekolah menengah,” tambahnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Sigit menyampaikan bahwa pemerintah harus mempercepat pembangunan SMK 7 di Balikpapan. Meskipun anggaran untuk pembangunan sudah tersedia, proyek ini terhambat karena penyerahan lahan dari pemerintah kota belum selesai. “Sekarang, setelah proses penyerahan lahan selesai, saya berharap pembangunan dapat segera dimulai tanpa ada hambatan,” harap Sigit.
Di samping itu, Sigit menekankan pentingnya penambahan sekolah tingkat SMA dan SMK di Balikpapan. Mengingat jumlah siswa SMP yang terus meningkat, kebutuhan akan SMAN dan SMKN yang lebih banyak juga menjadi mendesak. “Namun, membangun sekolah baru tidak semudah itu karena kita masih menghadapi kendala dalam mendapatkan tanah,” ungkapnya.
Salah satu lokasi yang dinilai ideal untuk pembangunan sekolah baru adalah kawasan Puskib. Namun, hal ini memerlukan kajian lebih lanjut mengenai status kepemilikan lahan dan konsep penggunaannya. Puskib merupakan aset pemerintah yang kini dikelola oleh PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS). “Kami perlu berkomunikasi dengan PT KMBS mengenai kemungkinan pembangunan di lokasi ini,” tegas Sigit.
Lebih jauh, Sigit juga mencatat bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Muhammad Kurniawan, pernah mengungkapkan permasalahan serupa dalam konferensi pers akhir tahun 2023. “Kami kesulitan mendapatkan tanah untuk lokasi membangun sekolah baru di perkotaan. Jika pun ada anggaran, harga tanahnya sudah sangat mahal, jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan,” kata Kurniawan. Ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penyediaan pendidikan yang layak bagi warga Balikpapan.
Sigit berharap dengan perhatian lebih dari pemerintah, masalah ini dapat segera teratasi, sehingga pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh seluruh siswa di Balikpapan.(adv)
-udin
