perisaikaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Salehuddin, mengungkapkan keprihatinannya terkait penataan penempatan guru honorer yang telah lulus seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kalimantan Timur. Menurutnya, penempatan guru yang kurang konsisten ini menjadi tantangan baru dalam dunia pendidikan di Kaltim, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan yang masih kekurangan guru untuk beberapa mata pelajaran khusus.
“Beberapa sekolah, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi kekurangan guru meskipun ada pengangkatan guru PPPK. Hal ini terjadi karena pengaturan penempatan guru yang berubah-ubah,” ujar Salehuddin, (13/11/2024).
Salehuddin menjelaskan bahwa DPRD Kaltim telah mengusulkan penambahan guru untuk mata pelajaran tertentu sejak tahun 2021, terutama untuk mata pelajaran seperti tata boga dan teknologi informasi di SMK. Namun, dengan banyaknya guru yang pensiun setiap tahun dan terbatasnya pengangkatan guru baru, kekurangan tenaga pendidik ini semakin terasa di berbagai SMAN dan SMKN di daerah perbatasan yang kerap mengeluhkan minimnya tenaga pengajar.
Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang turut mempengaruhi distribusi tenaga pendidik. Meskipun pengangkatan guru melalui PPPK sudah dilakukan, distribusi yang tidak merata menyebabkan banyak sekolah di daerah terpencil tetap mengalami kekurangan guru.
Untuk mengatasi hal ini, Salehuddin menyarankan agar formasi dan penataan penempatan guru dilakukan secara lebih terencana dan efisien. “Pengaturan formasi guru yang lebih baik sangat penting agar setiap sekolah, baik di perkotaan maupun pedesaan, memiliki jumlah tenaga pengajar yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan mereka,” jelasnya.
Salehuddin berharap, dengan perencanaan yang matang, distribusi guru dapat lebih merata sehingga kualitas pendidikan di Kaltim bisa ditingkatkan secara keseluruhan.(adv)
-udin
