Perisaikaltim.com, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyoroti serapan anggaran yang belum optimal dalam pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayahnya, hanya mencapai sekitar 60 persen. Ia menyatakan bahwa telah dilakukan rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim untuk memahami kendala yang menyebabkan anggaran tersebut belum terserap sepenuhnya.
Sapto menekankan pentingnya keakuratan data UMKM yang harus selaras dengan data dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik. Hal ini bertujuan agar alokasi kegiatan pembinaan UMKM sebesar Rp12 miliar dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha.
Lebih lanjut, Sapto menyoroti perlunya verifikasi data UMKM guna memastikan bahwa bantuan dan program pembinaan tepat sasaran dan bukan untuk usaha yang fiktif. Integrasi data UMKM dengan data Dinsos diharapkan dapat menghindari tumpang tindih dalam alokasi bantuan.
Pengungkapan rencana kerja Disperindagkop Kaltim untuk tahun 2024 masih terbilang belum lengkap. Sapto hanya mengetahui sebagian program, termasuk pembangunan food station dan digitalisasi UMKM di wilayah tersebut. Namun, perhatian lebih besar diberikan untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku lokal, seperti mengubah lokan menjadi produk kemasan modern, yang harus direncanakan dengan baik mulai dari hulu hingga hilir pada tahun 2025.
Dalam kaitannya dengan serapan anggaran UMKM, Sapto menggarisbawahi pentingnya Disperindagkop Kaltim mengoptimalkan program-programnya, memastikan terserapnya anggaran, dan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan, bimbingan, fasilitas, digitalisasi, dan pemasaran. Ia menyoroti urgensi pelatihan, terutama bagi UMKM dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, mengingat peran vital UMKM dalam perekonomian Indonesia. Jika UMKM terkendala, dampaknya akan mempengaruhi perekonomian negara secara keseluruhan.
Sapto mendorong Disperindagkop untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas masalah yang menyebabkan serapan anggaran belum optimal, seperti sumber daya manusia dan faktor lainnya, guna memastikan efektivitas program dan keberlanjutan UMKM di Kaltim. (adv)
