perisaikaltim.com – Pemerataan layanan kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan, terutama terkait insentif fiskal bagi daerah yang berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC). Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusrinsyah Ridwan, mendorong agar Pemerintah Provinsi memberikan penghargaan fiskal kepada daerah yang mandiri dalam menjalankan program kesehatan.
Menurut Agusrinsyah, daerah seperti Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) layak mendapatkan apresiasi berupa dukungan anggaran tambahan, bukan malah dikurangi. “Daerah-daerah yang sudah bisa UHC seperti Bontang dan Kutim itu mestinya dapat reward. Jangan sampai anggaran yang sudah mereka keluarkan untuk UHC malah tidak disupport lagi oleh provinsi,” ujarnya, Senin, 26 Mei 2025.
Sebagaimana diketahui, UHC adalah sistem jaminan kesehatan yang memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dan terjangkau. Dalam konteks ini, Agusrinsyah mengapresiasi daerah-daerah yang mampu membiayai layanan tersebut secara mandiri melalui APBD masing-masing.
Legislator dari Daerah Pemilihan 6 (Bontang, Kutai Timur, Berau) ini menegaskan bahwa dukungan anggaran dari provinsi tidak seharusnya dihentikan begitu suatu daerah dianggap mandiri. Sebaliknya, dukungan tersebut bisa digunakan untuk mengembangkan program lain yang menunjang kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Kalau bisa, anggaran dari provinsi tetap diberikan dengan nilai minimal sama seperti sebelumnya. Biarlah mereka gunakan untuk kegiatan lain yang juga berdampak pada kesehatan masyarakat,” tegasnya. Insentif ini bukan untuk menggantikan iuran BPJS, tapi sebagai bentuk penghargaan atas komitmen daerah dalam menjaga layanan dasar warganya.
Agusrinsyah juga menyayangkan kecenderungan pengurangan dana bantuan dari provinsi terhadap daerah yang dianggap berhasil secara mandiri. Ia mengingatkan, langkah ini bisa berdampak buruk terhadap semangat inovasi dan keberlanjutan pelayanan kesehatan yang sudah dicapai.
Sebagai Sekretaris Fraksi PKS, Agusrinsyah berharap ke depan ada kebijakan fiskal yang adil dan memotivasi. “Keberhasilan daerah dalam mencapai UHC harus dilihat sebagai prestasi, bukan malah jadi alasan untuk mengurangi dukungan anggaran,” ujarnya. Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa alokasi yang berkelanjutan dapat memungkinkan daerah mengembangkan program-program kesehatan yang lebih inovatif dan menyeluruh. (adv)
