perisaikaltim.com – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menjadi narasumber dalam podcast RRI Samarinda bertajuk “DPRD Kaltim Dukung Program Pembangunan Pendidikan GratisPol” yang digelar di ruang kerjanya di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025). Dalam dialog tersebut, ia menegaskan bahwa program GratisPol bukan sekadar janji politik, melainkan komitmen nyata dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia di Kaltim.
Menurut Nanda, sapaan akrabnya, antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan masyarakat mengenai pelaksanaan hingga teknis pendaftaran program. Ia menilai, keberhasilan GratisPol sangat bergantung pada sosialisasi yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.
Dalam pandangannya, fungsi pengawasan DPRD akan dijalankan secara ketat agar pelaksanaan program tidak melenceng dari tujuan utama. Ia juga menyampaikan bahwa program GratisPol telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ke depan akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
“Pengawasan bukan hanya tugas DPRD. Semua harus terlibat. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Jangan ragu memberi kritik demi kebaikan Kaltim,” ujar politisi PDI Perjuangan ini. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal agar program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Nanda menilai GratisPol sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas generasi penerus di Kalimantan Timur. Ia menyebut bahwa pembangunan SDM harus dimulai sedini mungkin, karena hanya dengan sumber daya manusia yang unggul, Kaltim mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Sebagai legislator perempuan, ia juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi anak perempuan. Ia menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan pendidikan dan menyebut bahwa setiap anak, tanpa memandang jenis kelamin, berhak atas akses dan kesempatan belajar yang sama.
“Pendidikan bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal membangun wawasan, pengalaman, dan jejaring. Kita harus pastikan setiap anak mendapatkan hak yang sama, baik dari sisi pendidikan maupun gizi. Kita mungkin agak terlambat, tapi lebih baik mulai sekarang daripada tidak sama sekali,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Ananda menekankan bahwa DPRD Kaltim mendukung penuh program pemerintah yang merupakan pilihan rakyat. “Kita ingin wujudkan Indonesia Raya, dan Kaltim harus jadi penopangnya. Tantangan pasti ada, tapi kalau tidak dimulai, kita tak akan tahu persoalannya di mana. Ketika masalah muncul, kita bahas dan cari solusinya bersama,” pungkasnya. (adv)
