perisaikaltim.com – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi belakangan ini di Kota Balikpapan mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota Komisi I DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), La Ode Nasir, menilai bahwa persoalan ini bukan hanya soal teknis distribusi, melainkan cerminan dari kebijakan energi yang tidak akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Warga harus antre panjang, bahkan malam hari pun tak semua SPBU buka. Ini bukan hanya soal distribusi, tapi juga soal kebijakan yang tak akomodatif,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim, Rabu, 28 Mei 2025.
La Ode menyoroti dominasi Pertamina sebagai satu-satunya pemain utama dalam distribusi BBM yang menurutnya telah membuat pelayanan stagnan dan minim inovasi. Ia mengusulkan agar pemerintah membuka ruang persaingan yang sehat dengan memberi akses pada perusahaan energi lainnya seperti Shell, BP-AKR, Vivo Energy, hingga ExxonMobil.
“Kita perlu kompetitor agar pelayanan tidak stagnan. Persaingan itu sehat dan berdampak pada konsumen,” tegas legislator asal daerah pemilihan Balikpapan tersebut.
Selain minimnya kompetitor, ia juga menyoroti kurangnya jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi 24 jam di Balikpapan. Menurutnya, kondisi ini semakin memperparah kelangkaan karena masyarakat harus antre panjang atau bahkan gagal mendapatkan BBM di waktu tertentu.
“Kalau SPBU 24 jam bisa diperbanyak, masyarakat tidak perlu berebut atau antre panjang hanya untuk dapat BBM,” tambahnya.
La Ode mendorong agar pemerintah daerah mempercepat proses perizinan untuk pendirian SPBU baru. Ia juga menekankan pentingnya regulasi yang mendukung investasi di sektor energi guna memperkuat ketahanan distribusi dalam jangka panjang.
Menurutnya, langkah tersebut sangat penting untuk mengatasi bottleneck distribusi dan memperluas akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau dan merata. DPRD Kaltim, kata dia, siap mengawal kebijakan ini agar tidak hanya sebatas wacana.
“Ini soal hak masyarakat. Kita tidak bisa biarkan antrean panjang jadi pemandangan biasa. Balikpapan bisa jadi kota percontohan jika kita mau terbuka dan kompetitif,” pungkasnya. (adv)
