perisaikaltim.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, menyatakan bahwa dirinya telah menerima permintaan resmi dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun, untuk mendorong kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dalam pembiayaan penanganan banjir secara menyeluruh.
Afif mengungkapkan bahwa salah satu langkah konkret yang akan ditempuh adalah menyampaikan permintaan tersebut kepada Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, guna mengagendakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan Wali Kota Samarinda. “Kami dari DPRD Provinsi diminta oleh Pak Wali Kota untuk bekerjasama. Dalam hal ini saya akan mengusahakan menyampaikan kepada Ketua Komisi II untuk mengundang Pak Wali dalam hearing bersama,” katanya, Rabu (28/5/2025).
Menurut Afif, dalam forum tersebut, Wali Kota Samarinda akan memaparkan sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan dukungan dari tingkat provinsi, termasuk penguatan sistem intake air bersih dan solusi jangka panjang terhadap banjir yang selama ini menjadi persoalan kronis di Samarinda.
Ia menegaskan bahwa masalah banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab satu daerah. Daerah lain di Kalimantan Timur seperti Balikpapan, Bontang, Berau hingga Mahakam Ulu juga mengalami persoalan serupa. Oleh karena itu, pendekatan lintas sektor dan kewenangan menjadi sangat penting agar solusi yang diterapkan bisa lebih menyeluruh dan berdampak luas.
Afif yang merupakan legislator dari daerah pemilihan (dapil) Samarinda merasa berkewajiban menyuarakan langsung kebutuhan daerahnya. Apalagi, Ketua Komisi II saat ini bukan berasal dari dapil Samarinda. “Saya sudah sampaikan ke Ketua Komisi. Beliau sudah menyetujui untuk bertemu dan berdiskusi bersama Wali Kota. Tinggal kita tunggu penjadwalan hearing-nya,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah kota dan provinsi harus dibangun dalam semangat sinergi, agar perencanaan penanganan banjir bisa terintegrasi dan berkelanjutan. Menurutnya, jika hanya mengandalkan satu pihak, maka permasalahan banjir akan sulit dituntaskan secara menyeluruh.
Afif berharap, forum hearing bersama Wali Kota Samarinda bisa segera dilaksanakan dalam waktu dekat agar langkah konkret bisa segera diformulasikan. “Banjir ini bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga berdampak langsung pada ekonomi dan infrastruktur kota. Forum koordinasi resmi seperti ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi dan eksekusi lintas pemerintah,” pungkasnya. (adv)
