perisaikaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendesak percepatan pembangunan infrastruktur jalan provinsi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu (Mahulu) yang masih bergantung pada jalan berkategori berat. Hingga Mei 2025, tercatat 168 kilometer dari total 931 kilometer jalan provinsi belum dalam kondisi memadai.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menyebut akses jalan sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi di daerah. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan jalan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah pelosok.
“Kami dari DPRD, khususnya Komisi III, mendorong Pak Gubernur agar membangun seluruh infrastruktur jalan. Ini sangat penting karena berdampak langsung pada ekonomi masyarakat ujung,” ujar Apansyah, Jumat (23/5/2025).
Berdasarkan data dari Dinas PUPR-PERA, tingkat kemantapan jalan provinsi saat ini mencapai 82,21 persen. Namun, sebagian besar jalan yang telah mantap tersebar di kawasan perkotaan, sementara daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses dan kerusakan jalan yang sering dibiarkan lama tanpa perbaikan.
“Jalan di Mahulu itu, sedikit sentuhan sudah rusak. Begitu rusak, lama menyentuhnya lagi. Jadi itu konsentrasi kami karena dampaknya langsung ke masyarakat,” jelas Apansyah.
Pemerintah Provinsi Kaltim sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,6 triliun pada 2025 untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Namun, Apansyah menilai perlu adanya pengawasan ketat agar pelaksanaan proyek berjalan efektif dan tidak hanya fokus pada wilayah strategis perkotaan.
“Tol Bontang-Samarinda itu penting. Tapi jalan penghubung antardesa, antarkecamatan juga harus dibenahi. Itu akses utama bagi masyarakat kecil, yang tidak mampu naik tol karena tarif tol juga tinggi,” pungkasnya. (adv)
