perisaikaltim.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, menyoroti masih adanya pemborosan anggaran dan tumpang tindih program pembangunan yang menjadi masalah laten di daerah tersebut. Ia menilai lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi akar persoalan utama sejak tahap perencanaan program.
Menurut politisi dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu, program pembangunan selama ini cenderung dijalankan secara terpisah oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tanpa adanya penyelarasan yang memadai. Hal ini berdampak pada kurang efisiennya penggunaan dana APBD, karena banyak kegiatan yang sebenarnya bisa disinergikan justru dilakukan secara terpisah.
“Selama ini, program provinsi terkesan jalan sendiri, begitu juga dengan kabupaten/kota. Padahal ini seharusnya bisa disinergikan sejak awal perencanaan,” ujarnya pada Senin, 26 Mei 2025.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Syarifatul mengusulkan agar rapat koordinasi (rakor) antara Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Bappeda provinsi dan kabupaten/kota, serta DPRD Provinsi dijadikan agenda tetap dan dilaksanakan secara berkala. Menurutnya, rakor semacam ini sangat penting guna menghindari duplikasi program dan memastikan kegiatan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
Ia menekankan bahwa pentingnya efisiensi dalam perencanaan menjadi semakin mendesak seiring dengan prediksi penurunan anggaran fiskal Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun. Dalam kondisi seperti ini, setiap rupiah anggaran harus dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, Syarifatul juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program-program unggulan Pemprov Kaltim seperti ‘gratis pol’ dan ‘jos pol’. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor akan memperkuat pelaksanaan program sehingga tidak hanya berhenti sebagai konsep di atas kertas.
“Perlu kolaborasi dari semua pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Kaltim, agar pelaksanaan gratis pol dan jos pol ini bisa berjalan optimal. Jangan sampai hanya jadi program unggulan di atas kertas,” tegasnya. Ia berharap pemerintah provinsi bersama seluruh pemangku kepentingan dapat segera mengambil langkah konkret guna memperbaiki koordinasi dan menyinkronkan pembangunan lintas daerah. (adv)
