perisaikaltim.com – Tradisi wisuda siswa dari tingkat SD hingga SMA kembali menjadi sorotan, terutama karena biaya tinggi dan bentuk perayaan yang dianggap berlebihan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, mendorong lahirnya regulasi khusus untuk mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurut Sarkowi, acara wisuda semestinya dilakukan secara sederhana namun tetap bermakna, tanpa menjadi beban ekonomi bagi orang tua siswa. Ia menyarankan agar kegiatan pelepasan siswa dilakukan di lingkungan sekolah seperti aula atau halaman, bukan di tempat mewah seperti hotel.
“Prinsipnya, jangan sampai program wisuda itu membebani pembiayaan orang tua. Kan tidak semua orang tua mampu,” ujarnya dalam wawancara pada Rabu, 28 Mei 2025.
Selain soal biaya, Sarkowi juga menyoroti konten acara wisuda yang kerap viral di media sosial. Ia menilai, musik keras dan joget-joget yang kadang melibatkan guru telah menyimpang dari esensi perpisahan pelajar.
“Lama-lama esensinya jadi bukan lagi perpisahan pelajar. Fatalnya, kadang gurunya juga ikut,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Sarkowi mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pedoman teknis pelaksanaan wisuda di sekolah. Tujuannya adalah memberikan rambu yang jelas bagi sekolah dan komite agar tidak melenceng dari nilai-nilai pendidikan.
“Saya menyarankan ada Pergub yang mengatur itu. Supaya ada rambu-rambunya, meskipun diperbolehkan, asal tidak memberatkan,” jelas politisi Partai Golkar tersebut.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi terbuka antara sekolah dan komite dalam menyusun konsep dan biaya wisuda, agar tidak menimbulkan tekanan sosial kepada orang tua yang keberatan.
“Kadang mereka merasa tidak enak menyuarakan penolakan, akhirnya ikut saja demi anak. Bahkan bisa sampai berutang,” ungkapnya.
Sarkowi berharap, ke depan kegiatan wisuda tidak lagi menjadi beban finansial, tetapi tetap bisa menjadi momen perpisahan yang berkesan, adil, dan inklusif bagi seluruh siswa. (adv)
