perisaikaltim.com – Ancaman banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius di tengah upaya mengejar target swasembada pangan dalam enam bulan ke depan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa keberhasilan program nasional ini memerlukan perencanaan lintas sektor dan kesiapan menghadapi cuaca ekstrem.
Menurut Sarkowi, curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir di berbagai kawasan pertanian Kaltim telah mengganggu aktivitas tanam dan panen. Ia menyebut hal ini harus segera dievaluasi demi menjaga target yang telah disepakati bersama Menteri Pertanian RI.
“Target enam bulan itu sudah jadi kesepakatan dengan Menteri Pertanian, jadi harus dijaga benar. Tapi kalau di lapangan ada kendala seperti banjir dan mengganggu aktivitas, tentu perlu kita evaluasi lagi,” ujarnya pada Rabu, 28 Mei 2025.
Sarkowi mendorong agar strategi mitigasi bencana, khususnya banjir, dimasukkan secara terintegrasi dalam perencanaan swasembada pangan. Ia menekankan bahwa tanpa strategi antisipatif, ancaman iklim dapat menggagalkan produksi dan merugikan petani.
Ia juga menyatakan bahwa beban pencapaian target tidak bisa hanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Perlu adanya pembagian tanggung jawab yang rinci antar kabupaten/kota, sesuai dengan kapasitas wilayah masing-masing.
“Target ini adalah target Kalimantan Timur. Jadi, harus didistribusikan ke kabupaten/kota. Kutai Kartanegara berapa, Penajam berapa, Paser berapa, Samarinda berapa. Itu harus dirinci,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Sarkowi menekankan pentingnya sinergi anggaran antara APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota agar pembiayaan tidak timpang dan program dapat berjalan efektif.
“Kalau semuanya mengandalkan Kalimantan Timur saja, berat. Ini kan juga bagian dari kinerja Kementerian Pertanian. Maka harus ada sinergitas soal anggaran.”
Ia menutup dengan mengingatkan bahwa kolaborasi tidak hanya diperlukan di aspek pembiayaan, tetapi juga dalam pelaksanaan teknis di lapangan seperti distribusi logistik, penyuluhan pertanian, dan pengawasan setiap tahapan.
“Dengan kolaborasi anggaran, pengawasan yang tepat, kontrol yang tepat, dan tahapan yang jelas, saya yakin target ini bisa tercapai,” pungkasnya. (adv)
