perisaikaltim.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim melaksanakan uji petik lapangan terhadap beberapa perangkat daerah pada Jumat (12/7/2024). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait temuan laporan pemerintah Kaltim tahun anggaran 2023.
Dalam uji petik tersebut, Banggar DPRD Kaltim mengunjungi empat perangkat daerah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA).
Tim Banggar, yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, pertama kali mengunjungi Bapenda Kaltim, di mana mereka diterima oleh Kepala Bapenda Ismiati. Dalam pertemuan ini, Banggar meminta penjelasan mengenai pengelolaan pendapatan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, dan pajak air permukaan yang belum memadai sesuai dengan temuan pemeriksaan.
Selanjutnya, tim melanjutkan kunjungan ke BPKAD Kaltim yang dipimpin oleh Kepala Ahmad Muzakkir. Di sini, Banggar meminta klarifikasi mengenai penatausahaan aset tetap yang belum tertib.
Kunjungan berikutnya dilakukan ke Disdikbud Kaltim, diterima oleh Kepala Muhammad Kurniawan. Tim Banggar menanyakan tentang penetapan, penyaluran, dan pertanggungjawaban belanja beasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Terakhir, tim Banggar mengunjungi Dinas PUPR-PERA Kaltim dan disambut oleh Kepala Aji Muhammad Fitra Firnanda, meminta penjelasan terkait belanja pemeliharaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa uji petik ini merupakan kelanjutan dari uji petik yang telah dilakukan sebelumnya di Balikpapan. “Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan perangkat daerah terhadap rencana tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan laporan keuangan tahun anggaran 2023,” ungkapnya.
Ia berharap hasil uji petik ini memberikan outcome yang baik dan tidak ada temuan yang signifikan, sehingga semua berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. (adv)
