Perisaikaltim.com, SAMARINDA – Realisasi capaian anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih di bawah 58 persen, yang memicu langkah tegas Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam mengevaluasi dan memberikan “rapor merah” pada OPD dengan serapan anggaran rendah.
Akmal Malik menarik dukungan positif dari Anggota DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, yang mendukung langkah tegas tersebut sebagai dorongan agar OPD bisa memberikan kinerja lebih optimal.
“Saya sepakat dengan keputusan Pj Gubernur memberikan ‘rapor merah’, terutama jika capaiannya masih di bawah 50 persen,” ungkap Nanda, sapaan akrabnya.
Nanda menyoroti APBD Kaltim tahun 2023 yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp25,32 Triliun. Dia menekankan bahwa ini seharusnya menjadi motivasi besar bagi semua OPD di Kaltim untuk meningkatkan kinerja mereka.
“Dorong kinerjanya, terutama karena APBD Kaltim meningkat menjadi Rp25,32 Triliun. Angka ini sungguh luar biasa bagi provinsi ini,” tegasnya.
Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kaltim, Nanda menekankan pentingnya memanfaatkan anggaran besar tersebut dengan optimal demi pelayanan kepada masyarakat, serta berharap pemerintah dapat memaknai keberadaan APBD untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Penggunaan anggaran di OPD harus dimaksimalkan. Sayangnya, meski pemasukan anggaran kita besar, jika realisasinya tidak tercapai, itu menjadi kerugian. Ayo, perbaiki kinerjanya lebih maksimal,” ungkap Nanda.
Sejalan dengan pemberian “rapor merah”, Pj Gubernur Akmal Malik merencanakan memberikan pendampingan dan pembinaan kepada OPD di Kaltim agar penyerapan anggaran dapat ditingkatkan lebih efisien. (adv)
