perisaikaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti pentingnya perhatian khusus dari Wali Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap lonjakan jumlah penduduk di Samarinda. Peningkatan ini diperkirakan akan memberikan dampak yang kompleks pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Darlis mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda, jumlah penduduk kota ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebanyak 831.460 jiwa. Angka ini naik menjadi 834.824 jiwa pada 2022, dan mencapai 861.878 jiwa pada 2023, atau bertambah sebanyak 27.054 jiwa hanya dalam satu tahun.
“Jumlah penduduk Samarinda tahun 2024, saya rasa sudah menyentuh angka 900.000 jiwa. Ini perlu dapat perhatian bersama, terutama karena pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim juga akan berdampak pada bertambahnya penduduk di Samarinda,” ujar Darlis.
Darlis, yang merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), menyoroti bahwa pendatang yang bermigrasi ke Samarinda sebagian besar adalah pencari kerja. Jika Samarinda tidak memiliki lapangan kerja yang memadai, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah berantai, terutama terkait peningkatan angka pengangguran. “Banyak dari mereka yang datang membawa masalah masing-masing, dan ini butuh penanganan serius,” ujarnya.
Menurut Darlis, ketersediaan lapangan kerja di Samarinda belum seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Saat ini, sektor jasa dan perdagangan mendominasi penyediaan lapangan kerja, sementara sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar masih terbatas. “Kapasitas pemerintah kota tidak cukup untuk menanggulangi semua dampak yang timbul dari lonjakan pertumbuhan penduduk. Dari itu saya berharap Pemprov Kaltim ikut memikirkan masalah yang akan dihadapi Samarinda,” tambahnya.
Darlis mengkhawatirkan bahwa tanpa dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota Samarinda mungkin tidak siap menghadapi dampak migrasi yang diprediksi akan meningkat seiring dengan pembangunan IKN. “Menyediakan lapangan kerja yang mampu menyerap pencari kerja bukan pekerjaan mudah, karena sangat bergantung pada investasi swasta. Sementara ini, belum ada terlihat investasi di sektor industri di Samarinda,” katanya.
Darlis berharap agar pemerintah provinsi dan pemkot dapat bekerja sama untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan, seperti peningkatan investasi industri dan penyediaan lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini diperlukan untuk mencegah masalah sosial dan ekonomi yang bisa muncul akibat lonjakan penduduk di Samarinda.(adv)
-udin
