perisaikaltim.com,
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ekti Imanuel, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mahakam Ulu pada Rabu (21/05). Ia didampingi oleh sejumlah anggota DPRD Kaltim, yakni Baharuddin Muin, Abdul Rakhman Bolong, dan Agus Suwandi. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan rencana pembangunan Bandara Mahakam Ulu antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Rencana pembangunan bandara tersebut akan mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025. Ekti mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana sebesar Rp40 hingga Rp45 miliar untuk pembangunan bandara yang sangat dibutuhkan di wilayah perbatasan tersebut.
“Kunjungan kerja saya ke Mahulu terkait dengan yang kita mau sinkronkan. Karena dari APBD Provinsi tahun 2025 ada alokasi sekitar 40-45 miliar rupiah untuk pembangunan bandara,” jelas Ekti dalam keterangannya.
Dalam kesempatan tersebut, Ekti dan rombongan juga meninjau kesiapan dokumen teknis pendukung proyek, seperti Detail Engineering Design (DED), Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Saat ini, dokumen-dokumen tersebut masih dalam proses penyusunan oleh Dinas Cipta Karya Provinsi Kalimantan Timur.
Ekti menjelaskan bahwa awalnya proyek ini berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan. Namun karena terbentur masalah nomenklatur, penanganannya dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cipta Karya. “Proyek ini cantolannya awalnya di Dinas Perhubungan, tapi karena tidak ada nomenklaturnya, akhirnya dialihkan ke Cipta Karya. Proses perpindahan ini baru terjadi dalam dua hari terakhir,” ungkapnya.
Menurut Ekti, pengalihan tersebut tidak akan menghambat progres perencanaan dan pelaksanaan proyek. Ia menekankan pentingnya percepatan dalam setiap tahapan agar pembangunan bandara dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan konektivitas Mahakam Ulu.
Ia juga menyampaikan bahwa proses tender atau lelang proyek diperkirakan baru bisa dilakukan dalam tiga bulan ke depan. “Proses perencanaan memakan waktu sekitar dua bulan, kemudian dua bulan berikutnya untuk tender. Tapi kalau memungkinkan, saya berharap proses tender bisa dipercepat,” tambah Ekti.
Dengan adanya dukungan dari DPRD Kaltim, pembangunan Bandara Mahulu diharapkan dapat berjalan sesuai rencana. Bandara ini diyakini akan membuka akses transportasi yang lebih luas bagi masyarakat Mahulu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan tersebut.(adv)
