perisaikaltim.com – Meskipun Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil mencatatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengesankan sebesar 78,2 pada akhir 2023, menjadikannya sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Kalimantan dan ketiga secara nasional, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan keprihatinannya terhadap ketimpangan pembangunan antar kabupaten dan kota.
Hasanuddin mencatat adanya disparitas yang cukup signifikan antara daerah, dengan Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki IPM terendah di angka 69,59, sementara Kota Samarinda mencatatkan IPM tertinggi dengan angka 82,32. “Meskipun secara keseluruhan kita memiliki IPM yang tinggi, tetapi pencapaian ini tidak dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kaltim,” ujar Hasanuddin.
Selain ketimpangan IPM, Hasanuddin juga menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kaltim meskipun PDRB provinsi ini termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pada 2023, tingkat kemiskinan di Kaltim tercatat sebesar 6,11 persen, dengan kemiskinan ekstrem mencapai 1,55 persen, yang merupakan angka tertinggi di Kalimantan. “Dengan PDRB yang tinggi, kita seharusnya bisa mengurangi kemiskinan lebih signifikan,” tegas Hasanuddin.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa meski ada perkembangan, pembangunan di Kaltim belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan strategi pembangunan yang lebih terarah dan merata untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.
Mengenai pengawasan terhadap proses pembangunan, Hasanuddin menekankan pentingnya peran DPRD dalam memantau pelaksanaan program-program tersebut. Ia mengusulkan agar DPRD diberikan otoritas lebih besar dalam memantau pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
“DPRD perlu diberikan otoritas lebih untuk bisa memantau secara langsung agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan efektif,” pungkasnya.(adv)
-udin
