perisaikaltim.com – Kalekale Kalimantan Timur (KKT) bersama Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu. Aksi ini berlangsung damai di Gedung E, Kantor DPRD Kalimantan Timur, pada Rabu (28/5/2025), dan mendapat sambutan langsung dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, penggunaan hak budget dan pengawasan maksimal oleh DPRD Kaltim terhadap pembangunan infrastruktur di Mahakam Ulu, khususnya akses jalan darat yang masih sangat terbatas. Kedua, penyelesaian pembangunan jalan darat yang layak dan aman, terutama menuju Long Apari dan wilayah perbatasan, agar seluruh masyarakat bisa merasakan manfaat program Gratispol (Gerakan Pembangunan Infrastruktur Total) Gubernur Kaltim.
Tuntutan ketiga menyoroti transparansi anggaran dengan harapan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan proyek agar mutu pembangunan tetap terjaga. Keempat, pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai simbol kehadiran negara di wilayah perbatasan. Terakhir, peningkatan sumber daya manusia Mahakam Ulu melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat Mahakam Ulu. Ia menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik di wilayah paling barat Kaltim tersebut. “Program Gaspol sangat penting, dan kesehatan di sana sangat kurang. Ini menjadi tantangan kita bersama,” ujarnya tegas.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, juga menyampaikan dukungannya. Ia menegaskan bahwa Mahakam Ulu akan diberi prioritas dalam distribusi anggaran provinsi. “Meski kabupaten termuda, kebersamaan ini akan terus kita jaga dan bantu,” ungkapnya, menyadari bahwa pemerataan pembangunan menjadi kunci keadilan sosial di Kaltim.
Selain Jahidin, sejumlah anggota Komisi III lainnya seperti Subandi, Sugiyono, dan Baharuddin Muin juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Hadir pula aparat keamanan dari Polresta Samarinda untuk memastikan kelancaran dan keamanan jalannya aksi.
Menutup pertemuan, Hasanuddin kembali menekankan bahwa DPRD Kaltim akan terus membuka ruang dialog dan menerima aspirasi dari masyarakat. “Kami siap menampung dan menindaklanjuti masukan ini. Insya Allah, dalam APBD Perubahan 2026, beberapa persoalan akan kita pecahkan bersama. Ini janji kami dan akan kami jadwalkan pertemuan lanjutan bersama Formas PM,” pungkasnya. (adv)
