Perisaikaltim.com, Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti masalah pengetapan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah tersebut. Sapto Setyo Pramono, anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyatakan keprihatinannya terkait pengurangan kuota BBM subsidi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Sapto, upaya menangani permasalahan tersebut harus melibatkan tim terpadu yang terdiri dari berbagai instansi, seperti aparat penegak hukum, Pertamina, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop).
Salah satu langkah yang diusulkan adalah penggunaan Fuel Card yang wajib diterapkan untuk semua kendaraan di Kaltim. Fuel Card bertujuan untuk mengawasi penggunaan BBM subsidi dan mencegah penyalahgunaan.
Sapto juga menekankan penindakan tegas terhadap penjual kembali BBM subsidi oleh aparat penegak hukum. Tindakan ini dianggap perlu untuk melindungi hak masyarakat yang berhak atas subsidi BBM dan memastikan distribusi BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berjalan lancar.
Beliau juga menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap kebutuhan BBM bagi nelayan, yang merupakan salah satu pihak yang berhak atas subsidi BBM. Upaya optimalisasi tim terpadu diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi BBM yang belum terkendali di SPBU serta melindungi hak-hak masyarakat.
“Kami mendorong tim terpadu untuk memainkan peranannya secara efektif dalam menyelesaikan permasalahan distribusi BBM melalui SPBU, termasuk pelayanan kepada para nelayan,” tegas Sapto. (adv)
