perisaikaltim.com,
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera meningkatkan infrastruktur di wilayah Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia menilai, hingga kini ketiga wilayah tersebut masih tertinggal dalam hal pembangunan dasar, khususnya jalan dan jembatan.
Menurut Salehuddin, masyarakat di daerah tersebut telah lama mengeluhkan kondisi infrastruktur yang buruk, terutama jalan penghubung antarkecamatan yang rusak parah dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Hal ini menyebabkan distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan akses layanan publik menjadi sangat terbatas.
“Daerah-daerah ini adalah bagian dari wilayah Kutai Kartanegara yang potensinya sangat besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun pertanian. Tapi akses yang sulit membuat perkembangan ekonomi masyarakat terhambat,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (8/6/2025).
Politisi dari Partai Golkar tersebut mengatakan bahwa dirinya telah beberapa kali menyampaikan aspirasi masyarakat Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan ke dalam forum resmi DPRD, termasuk dalam rapat kerja dengan dinas terkait. Namun, hingga saat ini, realisasi dari rencana pembangunan tersebut masih belum maksimal.
Salehuddin menegaskan pentingnya perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam menyusun program prioritas pembangunan. Ia menyarankan agar anggaran infrastruktur diarahkan secara proporsional, mengingat ketimpangan pembangunan antarwilayah masih sangat mencolok di Kutai Kartanegara.
Selain itu, ia juga meminta agar pembangunan dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya berupa tambal sulam atau proyek jangka pendek yang tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Ia berharap ada perencanaan yang matang agar hasil pembangunan bisa dirasakan dalam jangka panjang.
Salehuddin mengapresiasi semangat masyarakat di wilayah pedalaman yang tetap bertahan dan produktif meskipun dalam keterbatasan. Namun, ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga negara mendapat akses yang adil terhadap infrastruktur dan pelayanan publik.
Dengan desakan ini, ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat segera mengambil langkah nyata, termasuk melakukan survei lapangan, menyusun anggaran prioritas, dan mengeksekusi pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat guna. adv
