Minimnya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah wilayah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi sorotan serius anggota DPRD Kaltim, Sugiono. Ia menilai, ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan dapat menimbulkan dampak negatif bagi keamanan dan kenyamanan warga.
Menurut Sugiono, masih banyak kawasan di Samarinda, terutama di wilayah pinggiran dan jalan lingkungan, yang belum memiliki penerangan memadai. Hal ini membuat aktivitas masyarakat pada malam hari terganggu serta meningkatkan risiko tindak kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas.
“Beberapa titik gelap bahkan berada di kawasan yang padat penduduk. Ini cukup memprihatinkan karena menyangkut rasa aman masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan solusi konkret,” kata Sugiono, Sabtu (8/6/2025).
Ia mengungkapkan bahwa penerangan jalan seharusnya menjadi salah satu prioritas pembangunan karena menyentuh langsung kebutuhan harian warga. Selain itu, kondisi jalan yang gelap juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi malam hari, seperti usaha kecil yang buka di malam hari.
Sugiono juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kecamatan di Samarinda. Menurutnya, masih ada kecenderungan pembangunan terfokus di pusat kota, sementara wilayah luar kota kurang tersentuh program-program strategis.
“Kalau kita bicara kota layak huni dan aman, maka semua wilayah harus mendapat perlakuan setara. Jangan sampai masyarakat di pinggiran merasa diabaikan,” tegas legislator dari Partai Gerindra itu.
Ia mendesak Pemerintah Kota Samarinda agar segera memetakan titik-titik rawan yang membutuhkan penerangan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk PJU. Ia juga mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga atau skema pembiayaan alternatif agar proyek dapat terealisasi lebih cepat.
Sugiono berharap upaya ini tidak hanya bersifat reaktif atau simbolik, tetapi menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkeadilan. Ia menyatakan siap mengawal persoalan ini agar menjadi perhatian bersama antara legislatif dan eksekutif.
