Perisaikaltim.com, SAMARINDA – Peredaran narkoba masih menjadi permasalahan serius yang belum dapat sepenuhnya dihentikan, terutama dengan meningkatnya kasus penangkapan penjual narkoba dalam beberapa bulan terakhir di berbagai daerah di Kaltim.
Dalam konteks ini, konsep hukum dagang berlaku, yang menyatakan bahwa barang-barang terlarang seperti narkoba beredar karena masih ada permintaan untuk mereka. Meskipun pemerintah dan kepolisian telah berupaya keras dalam memberantas narkoba, tampaknya belum cukup efektif dalam menciptakan efek jera bagi para pelaku.
Anggota DPRD Kaltim, Ali Hamdi, merasa prihatin terhadap tingginya peredaran narkoba di Kaltim, terutama yang melibatkan generasi muda. Situasi ini menimbulkan ancaman serius terhadap masa depan mereka.
Ali Hamdi menjelaskan bahwa peraturan hukum terkait narkoba telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, serta Peraturan Daerah Kaltim Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika.
“DPRD Kaltim aktif dalam program sosialisasi peraturan daerah ini dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mendorong mereka untuk tetap waspada dalam perang melawan narkoba,” katanya.
Dalam upaya memerangi narkoba, tanggung jawab tidak hanya pada pihak berwajib, karena kendala sumber daya manusia sering kali menjadi hambatan. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan informasi dan pengawasan di lingkungan sekitarnya sangat penting.
Ali Hamdi memberikan apresiasi kepada pihak berwajib yang telah berhasil mengungkap sejumlah kasus peredaran narkoba. Dia juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada kepolisian dan untuk rutin melaksanakan razia demi mengatasi peredaran narkoba.
“Tindakan-tindakan ini sangat penting untuk memberantas narkoba dan melindungi generasi muda dari bahaya narkoba,” tegasnya. (adv)
