perisaikaltim.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya perhatian serius dari pemerintah terhadap persoalan bullying atau perundungan, khususnya di lingkungan sekolah. Menurutnya, bullying bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental anak-anak.
“Bullying bisa dalam bentuk verbal, bisa juga fisik seperti memukul atau menendang. Dampaknya sangat serius, anak bisa mengalami kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, hingga gangguan kesehatan mental,” ujar Darlis saat dihubungi lewat telepon, Kamis (29/5/2025). Ia menambahkan bahwa bullying juga bisa menyebabkan anak menarik diri dari lingkungan sosial dan mengalami penurunan prestasi akademik.
Menurut Darlis, peran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan sangat krusial dalam mencegah dan mengatasi perundungan. Ia meminta agar advokasi dan mitigasi terus ditingkatkan, termasuk melalui pengawasan terhadap penggunaan media sosial di kalangan pelajar yang kerap menjadi medium perundungan digital.
Ia menyadari bahwa tantangan di era digital semakin kompleks. Meski penggunaan gawai menjadi kebutuhan dalam proses pembelajaran, di sisi lain, media sosial membuka celah terjadinya kekerasan verbal dan psikologis. “Kita ingin membatasi, tapi pembelajaran juga bergantung pada internet. Maka, pendekatannya harus menyeluruh,” katanya.
Selain pemerintah dan sekolah, Darlis juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anak mereka di dunia maya. Ia mengingatkan bahwa media sosial seharusnya digunakan untuk menunjang pendidikan, bukan menjadi ajang saling menyindir atau merundung teman.
Untuk membentuk karakter anak dan mencegah perundungan, Darlis mendorong sekolah agar menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendidik, terjangkau, dan tidak memberatkan secara ekonomi. Ia meminta sekolah memanfaatkan dana BOSNAS dan BOSDA untuk kegiatan yang inklusif dan mudah diakses seluruh siswa.
Darlis juga mengapresiasi program “Gratispol” dari Pemprov Kaltim yang menyediakan buku dan seragam gratis untuk siswa. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa memberi ruang bagi sekolah untuk mengarahkan anggaran ke kegiatan pengembangan karakter siswa. “Melindungi anak dari perundungan adalah tanggung jawab moral dan hukum kita semua,” pungkasnya. (adv)
