Syarifatul Sya’diah, Anggota Komisi III DPRD Kaltim: Kelautan dan Perikanan Berau Perlu Dikelola Maksimal

perisaikaltim.com –  Potensi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Berau dinilai masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Sya’diah, yang mewakili daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Menurut Syarifatul, sektor kelautan dan perikanan seharusnya dapat menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah apabila dikelola secara optimal. Ia menyoroti kekayaan sumber daya alam laut di Berau yang belum sepenuhnya digarap dengan pendekatan berbasis industri dan nilai tambah.

“Saat ini kita melihat potensi perikanan di Berau belum terlalu maksimal. Padahal, sektor kelautan ini merupakan bagian dari kewenangan provinsi dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar,” ujarnya dalam keterangan resmi pada Senin, 26 Mei 2025.

Ia menekankan bahwa potensi kelautan Berau tidak hanya terbatas pada hasil tangkapan ikan, tetapi juga mencakup kekayaan seperti terumbu karang dan rumput laut. Produk-produk tersebut, jika diolah dengan baik, bisa menjadi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun ekspor.

Syarifatul mencontohkan kondisi yang terjadi saat ini, di mana ikan tangkapan dari Berau harus terlebih dahulu dikirim ke Tarakan sebelum didistribusikan lebih lanjut. Hal ini menyebabkan produk perikanan dari Berau kehilangan identitas daerah asal dan potensi membangun citra lokal.

Karena itu, ia mendorong hadirnya investor yang bersedia membangun industri pengolahan hasil laut langsung di Berau. Ia yakin bahwa dengan adanya fasilitas pengolahan di daerah, nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat lokal, terutama para nelayan.

Selain manfaat ekonomis, Syarifatul juga menekankan bahwa sektor ini memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja lokal. “Kita tidak hanya bicara potensi alam, tapi juga bagaimana potensi ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Penyerapan tenaga kerja harus jadi perhatian utama,” pungkasnya. (adv)

372
Related posts