Pemerintah Kota Samarinda sedang mempertimbangkan penggunaan bus listrik sebagai langkah untuk menghadirkan transportasi umum yang lebih ramah lingkungan. Pertimbangan ini muncul dalam pertemuan antara Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dan pihak PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), penyedia layanan bus listrik yang juga merupakan mitra TransJakarta.
Andi Harun menyambut baik tawaran dari VKTR, tetapi menekankan perlunya analisis mendalam sebelum menjalin kerja sama. “Perlu dipastikan apakah produk VKTR sudah terdaftar di e-katalog dan apakah komponennya tersedia di dalam negeri,” ungkapnya.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya kesesuaian model bus dengan kondisi jalan di Ibu Kota Kalimantan Timur ini, serta kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang masih perlu dikaji. “Kami juga meminta PLN untuk ikut menganalisis,” tambahnya.
Pemkot Samarinda tidak ingin ketinggalan dengan kota lain dan menargetkan setidaknya dua trayek bus listrik dapat beroperasi mulai tahun ini. “Kalaupun belum semua trayek dapat terlayani karena perlu mempertimbangkan anggaran, paling tidak ada dua trayek yang sudah bisa dioperasikan,” jelas Andi Harun.
Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Samarinda memiliki moda transportasi modern untuk mendukung keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) baru. “Kita perlu melihat pro dan kontra, karena VKTR menawarkan dua skema, yaitu buy the service atau investasi,” tambahnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menambahkan bahwa bus listrik dapat menjadi solusi untuk mengurangi emisi karbon dan menciptakan transportasi publik yang lebih berkelanjutan. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kondisi jalan dan layanan yang sesuai.
Rapat lanjutan dijadwalkan pada awal Agustus untuk membahas rincian teknis, termasuk anggaran dan operator. “Kami mempertimbangkan dua opsi operator, yaitu menyediakan operator sendiri atau menggunakan skema buy the service,” ujar Manalu.
Skema buy the service memungkinkan pembayaran per kilometer dengan penerapan penalti jika operator tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Manalu juga melihat peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui iklan dan reklame di bus listrik.
Untuk menarik perhatian masyarakat, rencananya tarif bus listrik akan gratis selama tiga bulan pertama. “Setelah tiga bulan, baru diberlakukan tarif terjangkau untuk meningkatkan minat masyarakat,” tutup Manalu.
