perisaikaltim.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Salehuddin, memberikan pandangannya terkait peran Ujian Nasional (UN) dalam sistem pendidikan. Ia menekankan bahwa, terlepas dari ada atau tidaknya UN, sebuah sistem pendidikan tetap membutuhkan alat ukur yang jelas dan efektif untuk mengevaluasi proses pembelajaran.
“Tanpa UN, harus ada indikator lain, apapun namanya, seperti ujian kompetensi. Indikator ini penting untuk menentukan apakah metode pembelajaran yang diterapkan sudah efektif atau belum,” kata Salehuddin saat dihubungi melalui telepon, Rabu (6/11/2024). Komentarnya muncul menanggapi wacana diselenggarakannya kembali UN dalam sistem pendidikan Indonesia. Wacana ini berkembang setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan akan menyerap aspirasi dari berbagai pihak dalam satu bulan pertama masa jabatannya untuk melakukan perbaikan di sistem pendidikan nasional.
Menurut Abdul Mu’ti, masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan penting untuk menyusun kebijakan yang relevan dan tepat sasaran, termasuk dalam hal penyelenggaraan Ujian Nasional. Mu’ti menekankan perlunya mempertimbangkan berbagai aspek dalam penyusunan kebijakan pendidikan, terutama terkait UN yang selama ini menjadi perdebatan di masyarakat.
Mu’ti juga menegaskan bahwa kebijakan yang diambil nantinya akan berlandaskan pada kebutuhan dan tuntutan zaman, sehingga UN dapat berfungsi sebagai alat evaluasi yang efektif tanpa menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. “Kebijakan pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan anak didik di era sekarang, sehingga evaluasi terhadap pendidikan tidak hanya dari satu sisi,” ujar Mu’ti.
Sejak tahun ajaran 2021, pemerintah resmi menghapus Ujian Nasional dan menggantinya dengan Asesmen Nasional. Asesmen ini tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk mengukur kualitas pendidikan melalui tiga komponen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Menanggapi hal ini, Salehuddin menilai penting untuk menegaskan bahwa ujian atau indikator apa pun dalam sistem pendidikan sebaiknya tidak menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa. “Saya setuju bahwa UN tidak menentukan kelulusan, tapi paling tidak memberikan gambaran tentang sejauh mana proses pembelajaran berhasil atau tidak,” jelasnya.
Salehuddin menyoroti bahwa evaluasi terhadap proses pembelajaran harus terus dilakukan, baik melalui UN maupun metode lain seperti uji kompetensi atau survei karakter. Menurutnya, proses evaluasi tersebut penting untuk mengukur keberhasilan metodologi kurikulum di Indonesia.
“Apapun namanya, kita tetap membutuhkan proses evaluasi untuk mengetahui apakah kurikulum yang diterapkan berhasil atau tidak. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan,” pungkasnya.
Dengan adanya wacana kembalinya UN, Salehuddin berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan alternatif indikator evaluasi lain yang tidak hanya fokus pada hasil akhir siswa, tetapi juga aspek-aspek pembelajaran yang lebih komprehensif.(adv)
-udin
