perisaikaltim.com – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, atau gas melon, yang sering terjadi di Kota Samarinda, terutama menjelang hari-hari besar, terus menjadi perhatian. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga, yang mengandalkan gas melon sebagai kebutuhan pokok harian. Masyarakat kerap mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas melon, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mengambil langkah strategis dengan meluncurkan sistem kartu khusus bagi warga untuk membeli gas melon. Inovasi ini dirancang untuk memastikan distribusi gas melon lebih tepat sasaran, terutama bagi mereka yang berhak menerima subsidi. Selain untuk mengurangi kelangkaan, kartu khusus ini juga diharapkan mampu mencegah penimbunan yang sering kali menjadi penyebab utama kelangkaan gas di pasaran. Meskipun diapresiasi oleh banyak pihak, beberapa kalangan masih mempertanyakan efektivitas program ini di lapangan.
Sebagai tahap awal, program kartu khusus ini mulai dilaksanakan pada 19 September di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya kebutuhan gas melon di daerah tersebut. Warga setempat menyambut baik program ini karena distribusi gas menjadi lebih teratur dan mudah diakses oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Asisten II Sekretaris Kota Samarinda Bidang Ekonomi Pembangunan, Marnabas Patiroy, menjelaskan bahwa saat ini Pemkot sedang melakukan pendataan secara rinci untuk memastikan hanya warga yang berhak yang mendapatkan kartu tersebut. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan atau distribusi yang tidak tepat sasaran.
“Kami memperkirakan ada sekitar 20 ribu warga yang akan menerima kartu ini,” kata Marnabas.
Program ini merupakan hasil evaluasi dari proyek percontohan di Bukit Pinang dan akan terus disempurnakan seiring berjalannya waktu. Marnabas menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala agar penyaluran subsidi tetap tepat sasaran. Untuk menjaga transparansi, daftar penerima manfaat akan dipajang di setiap pangkalan gas, memungkinkan masyarakat untuk memantau secara langsung. Menurut Marnabas, yang juga mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, akurasi data penerima menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemutakhiran data secara konsisten menjadi langkah penting agar program ini dapat berjalan dengan baik.
“Kami sudah mengeluarkan beberapa PNS dari daftar penerima manfaat dan akan terus melakukan pembaruan data untuk memastikan subsidi gas melon tepat sasaran,” tambahnya.
Dengan berbagai upaya ini, Pemkot Samarinda berharap sistem kartu khusus ini tidak hanya bisa mengatasi masalah kelangkaan gas melon, tetapi juga membantu menstabilkan harga di pasar serta mencegah praktik penimbunan.
